TANGERANG - Dalam rangka peningkatan kompetensi ASN Kota Tangerang dalam bidang perizinan, Pemerintah Kota Tangerang melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Tangerang yang bekerja sama dengan Kementerian Investasi/BKPM menggelar Diklat Pelatihan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Penanaman Modal Tingkat Dasar yang diselenggarakan di Ruang Al-Amanah Gedung Pusat Pemerintahan Kota Tangerang, Rabu (1/12/21).
Sekretaris Daerah Kota Tangerang Herman Suwarman didampingi Kepala DPMPTSP Kota Tangerang Dedi Suhada hadir sekaligus membuka pada acara tersebut menyampaikan realisasi investasi di Kota Tangerang dari bulan Januari sampai dengan Oktober Tahun 2021 mencapai Rp. 11, 18 Triliun dari target RPJMD untuk Tahun 2021 sebesar Rp. 8, 7 Triliun telah melampaui dari target RPJMD Kota Tangerang.
"Hal ini menunjukan bahwa Kota Tangerang masih memiliki daya tarik bagi investor untuk berinvestasi, " ucap Herman.
Lebih lanjut, Sekda menyampaikan bahwa keberadaan investor sangatlah penting dan merupakan mitra bagi Pemerintah Daerah sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kota Tangerang.
Baca juga:
Tony Rosyid: Warga Jakarta Berlimpah Subsidi
|
"Selain akan membuka lapangan kerja juga merupakan sumber pendapatan daerah, dengan meningkatnya kemampuan keuangan daerah berdampak pada peningkatan kualitas SDM dan pembangunan infrastruktur untuk mendukung perekonomian di Kota Tangerang, " ujar Sekda.
Sekda berharap, dengan adanya pelatihan ini, para ASN yang mengikuti diklat dapat meningkatkan pemahaman mengenai ketentuan pelaksanaan penanaman modal dan penyelenggaraan perizinan berusaha berbasi resiko.
"Sehingga kita dapat memiliki tanggung jawab untuk terus mengembangkan kompetensi dan kelayakan kita sebagai Aparatur Negeri Sipil yang professional dalam menghadirkan pelayanan prima bagi masyarakat, " tukas Herman.
Sebagai informasi, Kegiatan Pelatihan Pelatihan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Penanaman Modal Tingkat Dasar ini dilaksanakan selama tiga hari pada tanggal 1 Desember sampai 3 Desember 2021 dengan dipesertai sebanyak 40 orang dari perwakilan beberapa OPD terkait.
(Hms/Hbi)